PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN
POS PEMBERDAYAAN
KELUARGA (POSDAYA)
DI KABUPATEN
SUKOHARJO
Sri Hartati, Betty Gama dan Ali Mursyid W.M
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo
57521.
Telp.+62-0271-593156, Fax. +62-0271-591065
tatik_univet@yahoo.com
Abstrak
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan berbagai
instansi untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah
pembentukan Pos Pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang merupakan forum kebersamaan
yang anggotanya melakukan aktivitas nyata dalam gerakan pembangunan di
lingkungan pemukiman yang paling bawah. Metode yang dilakukan diawali dengan
sosialisasi yang dilanjutkan dengan pembentukan Posdaya dan pengurusnya.
Berikutnya dilakukan pelatihan penyusunan program dan manajemen Posdaya kepada
para pengurus Posdaya dilanjutkan pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi
dilaksanakan setelah program-program yang dicanangkan dijalankan. Hasil
menunjukkan telah terbentuk
2 (dua) Posdaya di dua lokasi di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Posdaya MEKAR SARI yang berlokasi di
Dukuh Werubadran RW II, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto dan Posdaya GUYUP
RUKUN yang berlokasi di Dukuh Tengkek, RW 08, Desa Pondok, Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo. Posdaya yang
terbentuk telah berhasil mengembangkan 3 (tiga) Posdaya baru di 3 (tiga) lokasi
yaitu Posdaya Melati Makmur di Desa Kenokorejo, Posdaya Rukun Mulyo di Desa Bulu dan Posdaya
Maju Karya di Desa Tepisari yang ketiganya termasuk di wilayah Kec. Polokarto,
Kab. Sukoharjo.
Kata kunci : kemiskinan, posdaya
A. PENDAHULUAN
Pada akhir November
2006, saat menutup Kongres Pembangunan Manusia Indonesia 2006, Presiden RI,
Susilo Bambang Yudhoyono, menyerukan agar semua pihak bekerjasama membangun
manusia Indonesia. Melihat perkembangan penduduk yang makin tinggi, Presiden
berpesan agar selain program KB digalakkan lagi Presiden juga menegaskan bahwa
pembangunan, utamanya pembangunan manusia dan keluarga, tidak saja menjadi
tanggung jawab dan monopoli pemerintah, tetapi memerlukan kerjasama dan
partisipasi masyarakat.
Peningkatan kualitas manusia
sebagai.......(selanjutnya klik...)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar